Pasal 1
Penyalahgunaan Pekerjaan
Profesional harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengoreksi atau
memperkecil penyalahgunaan ilmu atau penyajian yang keliru jika Profesional
menemukan hal tersebut dalam pekerjaannya. Untuk memastikan jasa/praktek
Profesional sesuai dengan kompetensinya dan ketentuan yang berlaku, maka
Profesional harus selalu mengkaji ulang jasa atau praktek yang telah diberikannya
kepada klien.
Pasal 2
Pelaporan Pelanggaran Kode Etik Profesi
Jika Profesional melanggar Kode Etik maka instansi/lembaga/organisasi tempat
dimana profesional berprofesi dapat melaporkan kepada pihak Lembaga Sertifikasi
Profesi Telematika untuk ditindak lebih lanjut.
Pasal 3
Pengarsipan Pelanggaran Kode Etik
Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika harus mengarsip pelanggaran kode etik
dengan baik dan tidak dibuat dengan sembrono. Tujuan dari pengarsipan ini adalah
untuk mendorong Profesional mengkaji ulang jasa/prakteknya serta mencoba
mengambil langkah yang layak agar tindakannya sesuai dengan Kode Etik yang telah
diberlakukan.
Pasal 4
Kerjasama Dengan Komite Kode Etik
Profesional bekerja sama dengan Komite Kode Etik, memproses dan menghasilkan
kebutuhan LSP Telematika. Dalam pelaksanaannya, Profesional harus menunjukkan
isu kerahasiaan apapun sebagai syarat untuk menentukan apakah Profesional dapat
bekerja sama dengan Komite Kode Etik. Kegagalan Profesional untuk bekerja sama
dengan Komite Kode Etik dapat dikarenakan Profesional masih melanggar Kode Etik.
Penyalahgunaan Pekerjaan
Profesional harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengoreksi atau
memperkecil penyalahgunaan ilmu atau penyajian yang keliru jika Profesional
menemukan hal tersebut dalam pekerjaannya. Untuk memastikan jasa/praktek
Profesional sesuai dengan kompetensinya dan ketentuan yang berlaku, maka
Profesional harus selalu mengkaji ulang jasa atau praktek yang telah diberikannya
kepada klien.
Pasal 2
Pelaporan Pelanggaran Kode Etik Profesi
Jika Profesional melanggar Kode Etik maka instansi/lembaga/organisasi tempat
dimana profesional berprofesi dapat melaporkan kepada pihak Lembaga Sertifikasi
Profesi Telematika untuk ditindak lebih lanjut.
Pasal 3
Pengarsipan Pelanggaran Kode Etik
Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika harus mengarsip pelanggaran kode etik
dengan baik dan tidak dibuat dengan sembrono. Tujuan dari pengarsipan ini adalah
untuk mendorong Profesional mengkaji ulang jasa/prakteknya serta mencoba
mengambil langkah yang layak agar tindakannya sesuai dengan Kode Etik yang telah
diberlakukan.
Pasal 4
Kerjasama Dengan Komite Kode Etik
Profesional bekerja sama dengan Komite Kode Etik, memproses dan menghasilkan
kebutuhan LSP Telematika. Dalam pelaksanaannya, Profesional harus menunjukkan
isu kerahasiaan apapun sebagai syarat untuk menentukan apakah Profesional dapat
bekerja sama dengan Komite Kode Etik. Kegagalan Profesional untuk bekerja sama
dengan Komite Kode Etik dapat dikarenakan Profesional masih melanggar Kode Etik.
Pasal 5
Batasan-batasan Kompetensi
a) Profesional menyediakan jasa atau praktek dibawah batasan-batasan
kompetensinya berdasarkan edukasinya, pelatihan, pengalaman, konsultasi,
studi, atau pengalaman profesionalnya.
b) Profesional mempunyai atau memperoleh pelatihan, pengalaman, konsultasi,
atau pengawasan yang diperlukan untuk memastikan kompetensi dari jasa
mereka.
c) Perencanaan Profesional untuk menyediakan jasa/praktek kepada klien harus
relevan dengan kompetensi yang dimilikinya.
d) Profesional harus terbiasa dengan aturan administratif atau hukum yang
mengatur peran mereka.
Pasal 6
Menjaga Kompetensi
Profesional selalu menjaga perkembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan
keterampilan serta sikap kerja sesuai kompetensinya demi menjaga kualitasnya.
Pasal 7
Basis Kompetensi
Kompetensi Profesional berlandaskan pada pedoman mutu Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Pasal 8
Permasalahan dan Konflik Pribadi
a) Profesional mengendalikan diri dari suatu aktivitas yang akan memicu emosinya
sehingga ketika Profesional mengetahui hal tersebut maka sebaiknya Profesional
menghindarinya dimana hal tersebut tentunya akan menghambat kinerja
Profesional bekerja secara kompeten.
b) Ketika Profesional sadar akan permasalahan pribadi yang akan menghambat
kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya maka sebaiknya Profesional
memastikan terlebih dahulu apakah Profesional dapat menyelesaikan tugasnya
dengan baik. Profesional bisa saja mendiskusikan hal tersebut dengan meminta
bantuan konsultasi dari Profesional lainnya untuk menentukan apakah perlu
membatasi, menunda, atau melepaskan pekerjaannya ke orang lain yang
berkompeten.
Batasan-batasan Kompetensi
a) Profesional menyediakan jasa atau praktek dibawah batasan-batasan
kompetensinya berdasarkan edukasinya, pelatihan, pengalaman, konsultasi,
studi, atau pengalaman profesionalnya.
b) Profesional mempunyai atau memperoleh pelatihan, pengalaman, konsultasi,
atau pengawasan yang diperlukan untuk memastikan kompetensi dari jasa
mereka.
c) Perencanaan Profesional untuk menyediakan jasa/praktek kepada klien harus
relevan dengan kompetensi yang dimilikinya.
d) Profesional harus terbiasa dengan aturan administratif atau hukum yang
mengatur peran mereka.
Pasal 6
Menjaga Kompetensi
Profesional selalu menjaga perkembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan
keterampilan serta sikap kerja sesuai kompetensinya demi menjaga kualitasnya.
Pasal 7
Basis Kompetensi
Kompetensi Profesional berlandaskan pada pedoman mutu Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Pasal 8
Permasalahan dan Konflik Pribadi
a) Profesional mengendalikan diri dari suatu aktivitas yang akan memicu emosinya
sehingga ketika Profesional mengetahui hal tersebut maka sebaiknya Profesional
menghindarinya dimana hal tersebut tentunya akan menghambat kinerja
Profesional bekerja secara kompeten.
b) Ketika Profesional sadar akan permasalahan pribadi yang akan menghambat
kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya maka sebaiknya Profesional
memastikan terlebih dahulu apakah Profesional dapat menyelesaikan tugasnya
dengan baik. Profesional bisa saja mendiskusikan hal tersebut dengan meminta
bantuan konsultasi dari Profesional lainnya untuk menentukan apakah perlu
membatasi, menunda, atau melepaskan pekerjaannya ke orang lain yang
berkompeten.
Pasal 9
Gangguan
a) Profesional tidak diperkenankan untuk sengaja atau tidak sengaja berperilaku
mengganggu atau merendahkan orang dengan siapa Profesional berinteraksi
dalam jasa/prakteknya berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin,
identitas jenis kelamin, ras, suku, budaya, bangsa, agama, orientasi seksual,
cacat, bahasa, atau status sosial ekonomi orang.
b) Profesional selalu tampil rapih, bersih, prima, dan berpakaian formal saat
memberikan jasa/praktek.
Gangguan
a) Profesional tidak diperkenankan untuk sengaja atau tidak sengaja berperilaku
mengganggu atau merendahkan orang dengan siapa Profesional berinteraksi
dalam jasa/prakteknya berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin,
identitas jenis kelamin, ras, suku, budaya, bangsa, agama, orientasi seksual,
cacat, bahasa, atau status sosial ekonomi orang.
b) Profesional selalu tampil rapih, bersih, prima, dan berpakaian formal saat
memberikan jasa/praktek.
Pasal 10
Pemeliharaan Kerahasiaan
Profesional mempunyai suatu kewajiban utama dan mengambil keputusan secara
hati-hati untuk melindungi informasi kerahasiaan yang diperoleh atau menyimpan
kerahasiaan.
Pasal 11
Mendiskusikan Batas Kerahasiaan
Profesional yang bekerja di suatu organisasi harus mengetahui suatu batas
kerahasiaan yang akan disampaikan sehingga tidak sampai merugikan
instansi/lembaga/organisasi tertentu.
Pemeliharaan Kerahasiaan
Profesional mempunyai suatu kewajiban utama dan mengambil keputusan secara
hati-hati untuk melindungi informasi kerahasiaan yang diperoleh atau menyimpan
kerahasiaan.
Pasal 11
Mendiskusikan Batas Kerahasiaan
Profesional yang bekerja di suatu organisasi harus mengetahui suatu batas
kerahasiaan yang akan disampaikan sehingga tidak sampai merugikan
instansi/lembaga/organisasi tertentu.
Pasal 12
Menghindari Pernyataan Salah atau Palsu
Profesional tidak membuat pernyataan yang salah, menipu, atau curang mengenai
pengalamannya; kompetensinya; tingkat akademiknya; surat kepercayaannya;
lembaga atau keanggotaan asosiasinya; jasanya; prakteknya; tingkat kesuksesan
dari jasanya; dan bayarannya.
Pasal 13
Pernyataan Yang Lain
a) Profesional yang melibatkan orang lain untuk menciptakan atau menempatkan
pernyataan publik yang mempromosikan jasa/praktek profesionalnya harus
mempertahankan tanggung jawab kompetensinya untuk pernyataan seperti itu.
b) Suatu iklan dibayar yang berkenaan dengan aktivitas Profesional harus dikenali
sedemikian rupa untuk memastikan iklan tersebut mengandung isi yang benar.
Pasal 14
Media Presentasi
Ketika Profesional menyediakan nasihat publik atau komentar via cetakan, internet,
atau transmisi elektronik lainnya, Profesional mengambil tindakan yang hati-hati
untuk memastikan pernyataannya sesuai dengan pengalaman dan kompetensinya.
Menghindari Pernyataan Salah atau Palsu
Profesional tidak membuat pernyataan yang salah, menipu, atau curang mengenai
pengalamannya; kompetensinya; tingkat akademiknya; surat kepercayaannya;
lembaga atau keanggotaan asosiasinya; jasanya; prakteknya; tingkat kesuksesan
dari jasanya; dan bayarannya.
Pasal 13
Pernyataan Yang Lain
a) Profesional yang melibatkan orang lain untuk menciptakan atau menempatkan
pernyataan publik yang mempromosikan jasa/praktek profesionalnya harus
mempertahankan tanggung jawab kompetensinya untuk pernyataan seperti itu.
b) Suatu iklan dibayar yang berkenaan dengan aktivitas Profesional harus dikenali
sedemikian rupa untuk memastikan iklan tersebut mengandung isi yang benar.
Pasal 14
Media Presentasi
Ketika Profesional menyediakan nasihat publik atau komentar via cetakan, internet,
atau transmisi elektronik lainnya, Profesional mengambil tindakan yang hati-hati
untuk memastikan pernyataannya sesuai dengan pengalaman dan kompetensinya.
Pasal 15
Dokumentasi Profesional dan Pemeliharaan dan Pekerjaan Arsip
Profesional membuat, memelihara, memberikan, menyimpan, dan mempertahankan
data dan arsip yang berkenaan dengan profesionalismenya berada di bawah kendali
Profesional.
Pasal 16
Pemeliharaan, Penyebaran, dan Pemberian Arsip Rahasia dan Pekerjaan
a) Profesional menjaga kerahasiaan dengan membuat, menyimpan, mengakses,
dan mentransfer bukti di bawah kendali mereka, baik tertulis, otomatis, atau
melalui medium lain.
b) Informasi rahasia mengenai pemakai jasa/praktek Profesional yang dimasukkan
ke dalam sistem atau database arsip yang tersedia dijaga dengan menggunakan
sistem keamanan terpercaya sehingga tidak memungkinkan orang untuk
mengaksesnya tanpa persetujuan organisasi terlebih dahulu.
c) Profesional membuat perencanaan untuk memudahkan perpindahan dan
melindungi kerahasiaan data yang berkaitan dengan jasa/praktek yang
diberikannya.
Pasal 17
Penghapusan atau Pemusnahan Arsip
Profesional hanya boleh menghapus atau memusnahkan arsip organisasi jika
disetujui oleh pemegang otoritas organisasi atau sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam organisasi tersebut.
Dokumentasi Profesional dan Pemeliharaan dan Pekerjaan Arsip
Profesional membuat, memelihara, memberikan, menyimpan, dan mempertahankan
data dan arsip yang berkenaan dengan profesionalismenya berada di bawah kendali
Profesional.
Pasal 16
Pemeliharaan, Penyebaran, dan Pemberian Arsip Rahasia dan Pekerjaan
a) Profesional menjaga kerahasiaan dengan membuat, menyimpan, mengakses,
dan mentransfer bukti di bawah kendali mereka, baik tertulis, otomatis, atau
melalui medium lain.
b) Informasi rahasia mengenai pemakai jasa/praktek Profesional yang dimasukkan
ke dalam sistem atau database arsip yang tersedia dijaga dengan menggunakan
sistem keamanan terpercaya sehingga tidak memungkinkan orang untuk
mengaksesnya tanpa persetujuan organisasi terlebih dahulu.
c) Profesional membuat perencanaan untuk memudahkan perpindahan dan
melindungi kerahasiaan data yang berkaitan dengan jasa/praktek yang
diberikannya.
Pasal 17
Penghapusan atau Pemusnahan Arsip
Profesional hanya boleh menghapus atau memusnahkan arsip organisasi jika
disetujui oleh pemegang otoritas organisasi atau sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam organisasi tersebut.
Kode Perilaku Profesi Telematika Indonesia bersifat mengikat dan setiap Profesional
wajib mematuhinya terkait dengan jaminan mutu atas diterbitkan kompetensi kerja
atas dirinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
wajib mematuhinya terkait dengan jaminan mutu atas diterbitkan kompetensi kerja
atas dirinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
Tidak ada komentar :
Posting Komentar